Legislator Ingatkan Investasi Harus Serap Tenaga Lokal

02-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina dalam Raker di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023). Foto : Oji/Man

 

Komisi VI DPR RI kembali memanggil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk menjelaskan permasalahan investasi yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Mendengar penjelasan Bahlil, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan agar adanya investasi dapat benar-benar menyerap tenaga kerja lokal. Termasuk dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat di Indonesia.


"Terutama Xinyi ini dari Cina, pak, itu memang boleh kita menggunakan bahasa apa saja tapi tentu kalau kita lihat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia itu kan yang biasa kita pakai ya untuk kita ada investasi ya luar negeri, tapi kalau Bahasa Cina untuk teman-teman pegawai susah juga pak. Jadi masyarakat kita belum terbiasa untuk menggunakan Bahasa Cina. itu diperhatikan juga pak," katanya dalam Raker di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).


Selain memastikan setiap investasi harus dapat menyerap tenaga kerja lokal, Nevi juga meminta Bahlil untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi dari adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Ia menilai, konflik yang terjadi di Rempang menggambarkan belum siapnya pemerintah dalam menjalankan PSN.


"Memang betul-betul kita harus memastikan bahwa ini konfliknya harus diminasir dan tentu kita yakin dan percaya baik Kementerian Investasi dan Pak Rudi BP Batam pasti sudah punya mekanisme yang sudah dimiliki sebelumnya untuk terkait perencanaan investasi," jelas Politisi Fraksi PKS ini. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...